Ringkasan

Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Keamanan pasokan energi listrik masih rentan, karena sebagian besar bahan bakar pembangkit listrik yang ada terutama jenis BBM dan gas masih didatangkan dari luar Kalbar. Terbatasnya jalur distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPGmenyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG di daerah terisolir, daerah perbatasan dan daerah kepulauan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kalbar sebagai pembangkit listrik masih terbatas (± 3,5 MW, atau berkisar 1%), sementara potensi energi baru dan terbarukan cukup banyak, yaitu energi air, energi surya, bioenergy (biomassa dan biogas), batubara, gambut, dan uranium (DPR RI, 2016). Pengembangan energi arus laut mulai dikembangkan pada periode 2015-2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas komersial dan masih pada tahap penyiapan kebijakan, studi kelayakan, dan pilot project. Masih terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan energi listrik, sehingga menyebabkan pertumbuhan sektor riil melambat. Keamanan pasokan energy listrik masih rentan, karena sebagian besar bahan bakar pembangkit listrik yang ada terutama jenis BBM dan gas masih didatangkan dari luar Kalbar. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Kalbar sebagai pembangkit listrik masih terbatas, sementara potensi energi baru dan terbarukan cukup banyak, seperti: energi air, energi surya, bioenergi (biomassa dan biogas), energi angin, batubara, gambut, dan uranium. Potensi energi air sebesar 988 MW yang tersebar di beberapa Kabupaten terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, Mikrohidro, atau Pikohidro.Potensi energi air sebesar 988 MW yang tersebar di beberapa Kabupaten terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, Mikrohidro, atau Pikohidro. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Pasal 1, ayat 10, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016). Kesenjangan ekonomi antara wilayah perbatasan antar Negara dengan negara tetangga dan wilayah lain disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Serawak-Malaysia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 966 kilometer (km), meliputi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan kabupaten Kapuas Hulu, meliputi 17 kecamatan dengan 116 desa. Hampir semua kawasan perbatasan adalah daerah tertinggal, dengan keterbatasan sarana permukiman, perhubungan, perdagangan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan (Susilowati dkk, 2012). Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Enam puluh tujuh (67) desa (58%) belum teraliri listrik PLN. Hanya 49 desa yang memiliki jaringan listrik PLN, dan itupun belum mencakup semua kepala keluarga. Dari 36.612 keluarga yang menghuni 49 desa tersebut, hanya 14.757 keluarga yang menikmati listrik dari PLN dan 1.831 keluarga mengusahakan sendiri listrik dengan menggunakan genset atau memanfaatkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (Susilowati dkk, 2012). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kegiatan investasi, pemanfaatan sumberdaya alam, lapangan pekerjaan, perkembangan pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi dari negara tetangga (Susilowati dkk, 2012).Tujuan Inovasi Daerah Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kalimantan Barat memiliki tantangan terkait sektor energi. Diperlukan pasokan energi listrik yang memadai dan kontinyu terutama untuk mendukung sektor riil, yaitu industri, pengolahan tambang, pertanian, dll). Rasio elektrikasi di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu berkisar 84,7% (https://pontianak.tribunnews.com/2018/09/28; 16 Desember 2019). Kementerian ESDM mencatat, hingga Juli 2019, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,81% yang terdiri dari listrik PLN 94,97%, non-PLN 3,47% dan sisanya dari Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 0,37%. Pertumbuhan permintaan energi listrik selama 5 tahun terakhir sebesar 10,03%. Sembilan puluh lima persen (95%) pasokan energi listrik PLN masih menggunakan pembangkit listrik berbasis bahan bakar minyak, batubara dan sisanya merupakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan serta pembelian listrik dari Sarawak Malaysia. Di Beberapa wilayah Kabupaten mengalami defisit daya/energi listrik dari sisi pembangkit listrik sehingga berakibat pemadaman bergilir. Masih ada daerah yang mendapat layanan suplai listriknya dibawah 12 jam (akses pasokan BBM ke lokasi PLTD lisdes yang cukup jauh).Manfaat Yang Diperoleh Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapat mendukung penyediaan energi listrik, sehingga mempercepat pertumbuhan sektor rill, meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kalimantan Barat. Selain itu pemanfaatan EBT adalah sebagai salah satu upaya mengurangi GRK (gas rumah kaca) yang menyebabkan perubahan iklim. Indonesia memiliki komitmen nasional untuk penurunan emisi GRK sebesar 29% pada Tahun 2030.Hasil Inovasi Mesin Pembangkit listrik mikrohidro atau pikohidro dapat membantu masyarakat di daerah perbatasan untuk mendapatkan aliran listrik sebagai energi alternatif. Pembangkit listrik pikohidro skala rumah tangga dengan ukuran 1m x 0,5m menghasilkan daya maksimal 250 watt. Penerapan pembangkit listrik pikohidro dilaksanakan di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak kabupaten sintang dengan ketinggian head 2 meter dan debit 50 liter/detik

Link video belum tersedia