Ringkasan

Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Kebijakan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan melalui penyelenggaraan administrasi pemerintah secara efektif, efisien dan ekonomis. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan ekonomis, salah satunya dapat dilihat dari ketepatan, kecepatan dan kecermatan dalam menyusun kebijakan peraturan, perundang-undangan yang merupakan bagian dari suatu proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang tertib dan akuntabel. Bahwa masih terdapat kebijakan peraturan, perundang-undangan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif karena untuk melaksanakannya masih perlu didukung dengan peraturan, perundang-undangan yang lebih teknis dan implementatif seperti: Peraturan Gubernur (PERGUB). Proses penyusunan PERGUB selama ini dirasakan sangat lamban dan baru disusun setelah 2 - 5 tahun PERDA ditetapkanKondisi ini tentunya berpotensi terhadap . Dampak lebih lanjut jika permasalahan tersebut dibiarkan akan berakibat pada terjadinya pelanggaran/penyimpangan peraturan, perundang-undangan yang semakin tinggi dan berkepanjangan serta dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan stakeholder yang terlibat dengan ruang lingkup yang diatur oleh peraturan, perundang-undangan, bahkan proses penyusunan Peraturan Gubernur menjadi terkunci (dead lock) dan pada akhirnya menyebabkan menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah itu sendiri. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan upaya terobosan yang lebih efektif untuk mengidentifikasi akar masalah penyebab dari lamanya penyusunan dan penyelesaian PERGUB melalui sistim kontrol yang dapat melihat tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap standar/tahapan yang telah ditetapkan untuk proses penyusunan Peraturan Gubernur. Dengan adanya Sistim Kontrol Penyusunan Terpadu (SIKOPET) Peraturan Gubernur, maka permasalahan yang sebenarnya dapat ditemukan, seperti: Mengapa hambatan terjadi, Apa faktor yang menghambat, Dimana hambatannya (tahap proses), Kapan hambatan terjadi, Siapa pelaksana/penanggungjawab, dalam hal ini OPD pengampuh dan Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang menghambat penyusunan Peraturan Gubernur. Maksud dari pembuatan SIKOPET, adalah sebagai alat kontrol dan kendali sekaligus evaluasi atas kepatuhan dan ketaatan terhadap standar/tahapan yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur. Dengan SIKOPET Peraturan Gubernur penyusunan kebijakan yang lebih teknis dan implementatif dapat dilakukan lebih cermat, cepat, tepat dan memberikan kepastian waktu penyelesaiannya.Tujuan dari SIKOPET, terdiri dari: 1. Jangka pendek dalam masa pelatihan, adalah tersedianya sistim kontrol yang baku untuk mengendalikan dan memastikan seluruh standar/tahapan pekerjaan yang ditetapkan dalam penyusunan Peraturan Gubernur sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. 2. Jangka menengah; SIKOPET membantu meningkatkan kinerja ASN dan OPD melalui kepatuhan dan ketaatan pada standar/tahapan dalam menyusun Peraturan Gubernur yang tepat waktu. 3. Jangka Panjang; SIKOPET menjadi bagian dari sistim kendali mutu penyelenggaraan administrasi pemerintah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.Manfaat Yang Diperoleh Sistim kontrol secara umum, adalah sebagai instrumen yang dapat membantu proses pekerjaan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan terlebih terjadinya penyimpangan atau pelanggaran ruang lingkup yang diatur oleh kebijakan yang lebih tinggi yaitu: Peraturan Daerah dahulu. Manfaat Sistim Kontrol Penyusunan Terpadu (SIKOPET) Peraturan Gubernur, adalah dapat mengatur, mengendalikan/ mengontrol dan memastikan proses penyusunan Peraturan Gubernur berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. Manfaat lain dari SIKOPET adalah sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan ASN dan OPD pengampuh dalam menyusun Peraturan Gubernur. Sasaran penerima manfaat dari SIKOPET Peraturan Gubernur, meliputi: ASN dan OPD lingkup Provinsi Kalimantan Barat.Hasil Inovasi Sistim Kontrol Penyusunan Terpadu (SIKOPET) Peraturan Gubernur ini, adalah: 1. SIKOPET Peraturan Gubernur dapat dimanfaatkan dalam penilaian kinerja ASN dan OPD melalui kepatuhan dan ketaatan pada standar/tahapan pekerjaan yang ditetapkan dalam SOP penyusunan Peraturan Gubernu 2. SIKOPET Peraturan Gubernur dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah. 3. Manfaat jangka panjang dari SIKOPET Peraturan Gubernur adalah menjadi bagian dari sistim kendali mutu penyelenggaraan administrasi pemerintah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi

Link video belum tersedia