Ringkasan

Seiring dengan semakin berkembangnya demokratisasi dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) juga semakin meningkat. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pelaporan dimaksud dilakukan dalam suatu sistem yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Selama ini, proses penyusunan laporan kinerja (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seringkali memakan waktu yang cukup lama karena harus menunggu masukan dari Perangkat Daerah yang disampaikan secara manual. Dengan adanya sistem informasi pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja yang dikenal sebagai e-kinerja, maka proses komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara real time tanpa sering menghadapi hambatan, terutama birokrasi yang panjang. Pihak Perangkat Daerah yang diasistensi dapat menyampaikan laporan di manapun dan kapanpun ke dalam sistem informasi. Selain itu, Biro Organisasi juga dapat menelaah, mengoreksi dan menyelaraskan laporan Perangkat Daerah tanpa harus menunggu diterimanya dokumen laporan. Begitu pula halnya ketika mengasistensi pelaporan dari Kabupaten/Kota. Sangat disadari bahwa Sistem Informasi ini tidak berdiri sendiri. Sistem Informasi e-kinerja hanyalah satu sub-sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berbasis elektronik. Sistem informasi dimaksud diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun dan mendapatkan asistensi dalam menyusun laporan kinerja, mempermudah aistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang juga harus menyusun laporan kinerja tersebut. Sistem informasi ini juga memudahkan unsur pimpinan (pimpinan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah hingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dalam memantau perkembangan kinerja dari setiap unit kerja. Selain pihak-pihak internal Pemerintah Daerah, sistem informasi laporan kinerja juga memudahkan akses masyarakat terhadap informasi kinerja organisasi pemerintah.

Link video belum tersedia